Memahami Sistem Parlementer di Inggris

Pada Setiap Sistem Pemerintahan pastinya mempunyai tujuan untuk menjaga kestabilan Negara tersebut. Namun di beberapa Negara sering terjadi separatisme (golongan yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan, golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan) karena sistem pemerintahan yang memberatkan rakyat ataupun masyarakatnya. Dan dibeberapa negara lainnya menganut sistem parlementer.

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam kestabilan Negara tersebut. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Negara yang pertama kali menerapkan sistem pemerintahan parlementer ialah Inggris. Kelembagaannya terdiri dari, Raja, Ratu, Kabinet Parlemen dan Badan Pengadilan. Negara yang terbentuk pada 1 Mei 1707 ini menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional(monarki parlementer).

Kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen atau biasa disebut House of commons dan House of Lords. Di negara ini yang berhak untuk membubarkan parlemen adalah badan eksekutif yang anggotanya terdiri dari Raja, Ratu serta Kabinet. House of Commons atau disebut juga Majelis Rendah adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik.

House of Lord atau Mejelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan. House of Commons memiliki keuasaan yang lebih besar daripada House of Lord. Inggris menerapkan Parliament Soverengnity, artinya kekuasaan yang lebih sangat besar daripada parlemen.

Negara Inggris ini juga menerapkan sistem dua partai (two party system), yaitu partai konservatif dan partai buruh. Partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi.

Kabinet merupakan menteri-menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Kabinet tersebut yang benar-benar melaksanakan roda pemerintahan. Anggota kabinet pada umumnya berasal dari House of Commons. Perdana menteri merupakan pemimpin dari partai mayoritas di House of Commons.

Masa jabatan kabinet sangat tergantung pada kepercayaan partai dari House of Commons. Parlemen memiliki kekuasaan membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya.Terdapat oposisi yang dijalankan oleh partai yang kalah dalam pemilu. Para pemimpin oposisisi membuat semacam kabinet tandingan.

Jika sewaktu-waktu kabinet runtuh, partai oposisi dapat menggantikan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk itu perlu anda ketahui dibawah ini terdapat pemahaman mengenai sistem politik Inggris.

Sistem Politik di Inggris

Sistem politik juga dapat menjadi acuan untuk lebih memahami segala persoalan di negara. Menurut Robert Dahl, sistem politik adalah sistem yang membentuk suatu pola yang tetap dari hubungan yang terjalin antar manusia yang melibatkan makna aturan-aturan, kekuasaan dan kewenangan.

Inggris merupakan sebuah negara kesatuan (Unitary State) dengan sebutan United Kingdom. Inggris adalah sebuah negara yang merupakan bagian dari Britania Raya.

Negara ini berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan Wales di sebelah barat, Laut Irlandia di barat laut, Laut Keltik di barat daya, serta Laut Utara di sebelah timur dan Selat Inggris. Inggris juga mencakup lebih dari 100 pulau kecil seperti Isles of Scilly dan Isle of Wight.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa, Negara Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer dimana kekuasaan pemerintah terdapat pada perdana menteri dan menteri (Bisa juga disebut kabinet). Sedangkan kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan Ratu.

Seperti teori dari sistem pemerintahan parlementer, Ratu tidak mempunyai kekuasaan politik karena Ratu hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan persatuan negara.

Sistem politik Inggris Raya (The British Political System) adalah salah satu sistem politik modern yang paling tua di dunia. Parlemennya disebut sebagai The Mother of Parliament yang mengindikasikan bahwa sistem politik parlemennya merupakan role model banyak negara demokrasi moderen di seluruh dunia.

Bentuk pemerintahannya adalah Kerajaan dengan sistem pemerintahan Parlementer. Inggris memiliki UUD (konstitusi) yang tertulis. Hal ini menjadi suatu keuntungan bagi pemerintah untuk menyesuaikan tindakan lembaga-lembaganya terhadap segala perubahan dan tuntutan dengan mudah di dalam prosedurnya.

Masyarakat Inggris adalah masyarakat yang menghormati kebebasan dan hak asasi manusia serta menghormati simbol-simbol kekuasaan negara, yaitu ratu dan pemerintah. Sistem politik Inggris meliputi badan eksekutif, parlemen dan pemilu.

1. Badan Eksekutif

Ada dua buah badan eksekutif di Inggris. Pertama adalah Ratu, Raja yang memiliki kekuasaan yang bersifat simbolis sehingga kedudukannya tidak dapat diganggu gugat.

Tetapi, seorang Ratu dan Raja secara formal harus memberikan persetujuan resmi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh parlemen dan bertanggung jawab atas penunjukkan perdana menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan.

Kedua adalah perdana menteri yang memiliki kekuasaan yang sebenarnya dan memimpin para menteri. Menteri-menteri kabinet berasal dari partai mayoritas dan menjadi anggota Majelis Rendah karena Konvensi Inggris menyatakan bahwa menteri harus diangkat dari anggota badan legislatif yang telah membuktikan dalam pemilu dapat dipercaya oleh rakyat.

Perdana menteri memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam sistem politik di Inggris, yaitu memimpin kabinet, memimpin majelis rendah, memimpin partai mayoritas dan sebagai penghubung dengan raja.

2. Parlemen

Parlemen Inggris terdiri atas dua kamar, yaitu Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah yang disebut dengan istilah House of Commons merupakan badan perwakilan rakyat dan beranggotakan 630 orang.

Perdana menteri yang berperan sebagai pemimpin partai mayoritas dalam Majelis Rendah dan juga sebagai pimpinan (ketua) dari politisi-politisi partai yang duduk dalam badan eksekutif ini dapat mengontrol parlemen sehingga para anggota parlemen dari partai mayoritas dapat mendukung segala rencana dan kebijakan kabinet untuk mempertahankan kekuasaan partainya dalam badan eksekutif.

Majelis tinggi disebut dengan istilah House of Lords adalah badan majelis yang anggotanya memiliki kedudukan secara turun-temurun. Ada pula anggota yang ditunjuk untuk jabatan seumur hidup karena jasa-jasanya yang besar kepada masyarakat dan negara. Jumlah anggota Majelis Tinggi adalah 900 orang.

3. Pemilihan Umum

Pemilu di Inggris menggunakan sistem distrik. Setiap distrik memiliki satu wakil dalam Majelis Rendah. Jumlah anggota Majelis Rendah yang akan dipilih harus sama dengan jumlah distrik.

Dalam skema pemerintahan di Inggris, Ratu memiliki hubungan khusus dengan Perdana Menteri meskipun dalam secara konstitusional Ratu tidak mempunyai kewenangan mencampuri urusan pemerintahan dan harus bersikap netral. Tetapi Ratu diijinkan untuk memberikan pendapat kepada Perdana Menteri tentang jalannya pemerintahan.

Ada waktu khusus yang disiapkan secara berkala untuk audiensi antara Ratu dengan Perdana Menteri.

Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi tidak tertulis (konvensi). Konstitusi Inggris tidak terkodifikasikan dalam satu naskah tertulis, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum dan konvensi.

Sistem parlemen dua kamar Inggris inilah yang menjadi bakal dari hampir semua parlemen bikameral (dua kamar) yang sekarang ada di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Model parlemen seperti inilah yang seringkali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi.

Dari sini dapat kita lihat bahwa institusi parlemen dalam artian sebagai dewan yang mengurus pemerintahan sehari-hari adalah bagian yang tak terpisahkan dari tradisi feudalisme dan bukan merupakan konsekwensi logis dari teori demokrasi itu sendiri.

Kekuasaan seorang raja Eropa dalam teori feudalisme adalah kekuasaan yang terbatas, berbeda dengan konsep raja yang absolut dalam budaya-budaya Timur. Ia tidak bisa menarik pajak atau memulai perang tanpa berkonsultasi dengan parlemennya.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Untuk lebih memudahkan anda dalam memahami sistem pemerintahan parlementer perhatikan ciri-ciri berikut ini.

  1. Kepala Negara bisa Raja, Ratu atau Presiden. Namun, tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh Kabinet.
  2. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri.
  3. Kekuasaan eksekutif Presiden ditentukan oleh legislatif, kemudian Raja diseleksi menurut Undang-Undang
  4. Perdana menteri mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang menjadi pemimpin di departemen dan non departemen.
  5. Menteri-menteri hanya melakukan tanggung jawah terhadap kekuasaan legislatif.
  6. Kekuasaan eksekutif bisa dijatuhkan oleh legislatif.
  7. Masa jabatan seorang Raja adalah seumur hidup dan ditetapkan menurut turun-temurun.
  8. Terbentuknya kabinet yang tersusun dari menteri dan perdana menteri berdasarkan pada kekuatan-kekuatan politik yang ada pada parlemen.
  9. Lama jabatan kabinet tidak bisa ditentukan walaupun memiliki masajabatan dalam waktu tertentu. Jika parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri, maka kabinet harus menggembalikan mandat kepada kepala Negara.
  10. Kepala Negara bisa menjatuhkan parlemen. Selanjutnya kabinet harus membentuk parlemen baru melalui pemilu.

Sebuah sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara memang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, begitulah sebuah sistem. Sistem parlementer memang banyak diunggulkan karena respon/tanggapannya yang menyangkut dengan kebijakan-kebijakan publik.

Aspirasi-aspirasi yang datang dari publik akan segera diproses sehingga pewujudtan keinginan publik dapat segera dilaksanakan. Sistem parlementer selalu mengutamakan kinerja dan kualitas kabinet sehingga masalah-masalah dalam pemerintahan akan segera tertangani.

Inggris merupakan negara pelopor sistem parlementer atau disebut dengan istilah The Mother of Parlements. Negara Inggris adalah negara besar yang memiliki pengaruh tersendiri terhadap negara-negara lain terutama Negara berkembang dan Negara miskin.

Dalam bidang sosial, politik, hukum dan budaya. Inggris dapat dikatakan berada dipuncak kualitas dari masing-masing aspek tersebut. Dalam bidang politik, terutama dilihat dari sistem pemerintahannya, Inggris menjadi salah satu negara yang menjadi panutan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan.

Dalam hal ini, Inggris memiliki pengaruh dan ilmu tersendiri terhadap sistem pemerintahan parlementer. Nah, untuk itu demikianlah informasi diatas semoga ulasan pada hari ini memberi manfaat kepada pembaca.

Attachment

admin

Seorang penulis blog yang sedang belajar meningkatkan kualitas konten sebaik mungkin untuk dipersembahkan terhadap pembaca setia Utahlotusmuseum. Saya orang yang supel, gak suka digauli tetapi suka menggauli :) Salam dua jempol adalah predikat saya. Makan jadi gendut, gak makan jadi kurus (dua hal yang tidak saya inginkan).